PRKI, AKSARA DAN PEMDA KAB. TASIKMALAYA MENGGELAR LOKAKARYA PENGELOLAAN PENGADUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahtraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip
nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunanan nasional.

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, sehingga Negara berupaya menyelenggarakan pembangunan kesehatan sebaik-baiknya. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional dan Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat.

Salah satu presidium Forum AKSARA yang juga Ketua Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan Indonesia (PRKI), Luthfi Hizba Rusydia mengatakan, bahwa kolaborasi program pengawasan terhadap kualitas KIA tersebut sangat penting atas beberapa alasan.

Pertama, kata Luthfi,  IPM Kabupaten Tasikmalaya masih berada pada urutan kedua dari bawah di Jawa Barat. Itu menghawatirkan. Kemudian angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi.

Kedua, lanjut Luthfi, fasilitas kesehatan di Puskesmas masih terbatas, seperti minimnya layanan persalinan 24 jam.

“Termasuk partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait layanan KIA, berdasarkan hasil survai Forum AKSARA di Puskesmas baru-baru ini, masih sangat rendah,” kata Lutfhi.

menurut Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Hamdani, hanya kematian bayi yang mengalami penurunan.

“Angka kematian ibu masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 23 orang. Alhamdulillah ada penurunan yang cukup signifikan pada angka kematian bayi, di mana tahun sebelumnya memcapai 182 orang,” terang Dadan.

Meski demikian, Dadan menekankan bahwa pihaknya akan tetap berkomitmen kembali menekan angka kematian ibu dan bayi. Paling tidak ada tiga program prioritas pada 2021.

“Program prioritas yang pertama meningkatkan tata kelola klinis yang baik di pelayanan kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan rumah sakit,” lanjutnya.

Kedua, DKPP akan berusaha meningkatkan sitem perujukan yang efektif dan efisien. Tujuannya untuk mengantisipasi keterlambatan dalam masalah penanganan ibu dan bayi. Kendalanya di antaranya kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya yang begitu luas dan rumit.

Ketiga, menjalin kerjasama dengan masyarakat. Antara lain bermitra dengan para OMS. Dadan mengaku sangat mengharapkan kerja sama dengan OMS dapat membantu menangani masalah kesehatan ibu dan bayi.

Untuk Kabupaten Tasikmalaya sendiri upaya peningkatan derajat kesehatan merupakan bagian dari peningkatan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, semua aktivitas pembangunan kesehatan ditujukan melalui status kesehatan yang memberikan konstribusi kepada kualitas kehidupan yang produktif dan lebih tinggi secara sosial maupun ekonomi.
Kegiatan pelayanan kesehatan ditujukan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesbilitas (keterjangkauan) dengan
prioritas golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau ekonomi lemah yang sebagian besar bermukim di daerah pedesaan, daerah kumuh di perkotaan, masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan termasuk masyarakat terasing dan daerah pemukiman baru.